Seperti kita ketahui bersama pergelaran pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) di Jawa Barat yang diikuti oleh 3 pasang calong antara lain:
1. Dany Setiawan - Iwan (Da'I)
2. Agum Gumelar - Nu'man (AMan)
3. Ahmad Heryawan - Dede Yusuf (HaDe)
telah diselengarakan pada 13 April lalu meskipun penetapan gubernur terpilih belum terlaksana namun kemenangan HaDe sudah bisa dipastikan.
kemenangan HaDe adalah bukti bahwa Partai Golkar sudah turun pamor di Jawa Barat apalagi setelah keputusannya "menjegal" H. Iriyanto MS Syafiudin (Bupati Indramyu) untuk ikut juga dalam Pilkada dan lebih mendukung Dany.
seperti halnya pilkada yang diikuti oleh salah satu calon yang menjabat sebagai pejabat apalagi incumben maka kemungkinan untuk melakukan "main mata" dengan aparat di pemerintahan bisa terjadi, sperti di sebuah kabupaten di Pantai Utara dimana seorang dokter "ditendang" dari jabatannya yang awalnya di puskesmas wilayah kota (kediaman di pusat kota) sehingga menjadi dokter puskesmas di pedalaman, hanya gara-gara difitnah oleh seorang camat di wilayah tugasnya bahwa dokter tersebut tidak mendukung pasangan tertentu, begitu juga rekan dokter tersebut yang menyatakan diri mendukung pasangan dari PKS-PAN (HaDe) di pindahkan dari Puskesmas (Dinas Kesehatan) menjadi staft di Dinas Ketentraman dan Ketertiban (trantib), ini sebuah ironi, dimana katanya ada kebebasan memilih tapi masih juga PNS sebagai alat politik.
memang bukti secara langsung tidak dapat dibuktikan, namun hal tersebut menjadikan kaum Dinas Kesehatan di Kabupaten Tersebut berencana menggalang kekuatan untuk memberontak, memang harusnya PNS dan TNI/Polri bukanlah alat politik yang sah maupun tidak sah, seperti terjadi di Kabupaten tersebut.
hal ini juga pernah terjadi di Kabupaten tetangga saat Pilpres 2004 lalu dimana PNS dan keluarga Polri/TNI di haruskan memilih pasangan Mega-Hasyim, hal ini juga tidak ada bukti kuat tentang hal itu namun berdasarkan penelusuran ke anggota PNS di Kabupaten tersebut hal itu memang benar.
Jadi kapan Indonesia akan menegakan Pemilu/Pilkada yang LUBER JURDIL?
1. Dany Setiawan - Iwan (Da'I)
2. Agum Gumelar - Nu'man (AMan)
3. Ahmad Heryawan - Dede Yusuf (HaDe)
telah diselengarakan pada 13 April lalu meskipun penetapan gubernur terpilih belum terlaksana namun kemenangan HaDe sudah bisa dipastikan.
kemenangan HaDe adalah bukti bahwa Partai Golkar sudah turun pamor di Jawa Barat apalagi setelah keputusannya "menjegal" H. Iriyanto MS Syafiudin (Bupati Indramyu) untuk ikut juga dalam Pilkada dan lebih mendukung Dany.
seperti halnya pilkada yang diikuti oleh salah satu calon yang menjabat sebagai pejabat apalagi incumben maka kemungkinan untuk melakukan "main mata" dengan aparat di pemerintahan bisa terjadi, sperti di sebuah kabupaten di Pantai Utara dimana seorang dokter "ditendang" dari jabatannya yang awalnya di puskesmas wilayah kota (kediaman di pusat kota) sehingga menjadi dokter puskesmas di pedalaman, hanya gara-gara difitnah oleh seorang camat di wilayah tugasnya bahwa dokter tersebut tidak mendukung pasangan tertentu, begitu juga rekan dokter tersebut yang menyatakan diri mendukung pasangan dari PKS-PAN (HaDe) di pindahkan dari Puskesmas (Dinas Kesehatan) menjadi staft di Dinas Ketentraman dan Ketertiban (trantib), ini sebuah ironi, dimana katanya ada kebebasan memilih tapi masih juga PNS sebagai alat politik.
memang bukti secara langsung tidak dapat dibuktikan, namun hal tersebut menjadikan kaum Dinas Kesehatan di Kabupaten Tersebut berencana menggalang kekuatan untuk memberontak, memang harusnya PNS dan TNI/Polri bukanlah alat politik yang sah maupun tidak sah, seperti terjadi di Kabupaten tersebut.
hal ini juga pernah terjadi di Kabupaten tetangga saat Pilpres 2004 lalu dimana PNS dan keluarga Polri/TNI di haruskan memilih pasangan Mega-Hasyim, hal ini juga tidak ada bukti kuat tentang hal itu namun berdasarkan penelusuran ke anggota PNS di Kabupaten tersebut hal itu memang benar.
Jadi kapan Indonesia akan menegakan Pemilu/Pilkada yang LUBER JURDIL?
0 komentar:
Posting Komentar